Regulasi Praktik Bidan di Indonesia

 Regulasi Praktik Bidan di Indonesia

a.         Menimbang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. ⁽³⁾

b.         Mengingat ⁽³⁾

1.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

2.    Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095).

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelengaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124).

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

12.  Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1446.A/Menkes-Kessos/SK/IX/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan Masa Bakti Bidan PTT dan Pengembangan Karier Bidan Pasca PTT.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

c.     Memutuskan ⁽³⁾

Menetapkan :  Keputusan menteri kesehatan tentang registrasi dan praktik bidan.

2.2.1.     Bab I   Ketentuan Umum

1.    Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : ⁽³⁾

1.    Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2.    Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.

3.     Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4.    Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

5.    Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.

6.    Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik.

7.    Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

2.2.2.           Bab II  Pelaporan dan Registrasi

1.    Pasal 2 ⁽³⁾

1.    Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.

2.    Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir  I terlampir.

2.    Pasal 3

1.    Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah menerima ijazah bidan. ⁽³⁾

2.         Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi : ⁽³⁾

a. Fotokopi Ijazah Bidan.

b. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik.

c. Surat keterangan sehat dari dokter.

d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

3.    Bentuk permohonan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.

3.    Pasal 4 ⁽³⁾

1.    Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIB.

2.    SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat- lambatnya 1(satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional.

3.    Bentuk dan isi SIB sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir.

4.    Pasal 5 ⁽³⁾

1.    Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIB yang telah diterbitkan.

2.    Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan malalui Sekretariat Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi mengenai SIB yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi nasional.

5.    Pasal 6 ⁽³⁾

1.    Bidan lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIB.

2.          Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah.

3.          Bidan yang telah menyelesaikan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.

4.    Untuk melakukan adaptasi bidan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

5.    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan :

a.     Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

b.    Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang bersangkutan.

6.    Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.

7.    Bidan yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

8.    Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Formulir IV terlampir.

6.    Pasal 7 ⁽³⁾

1.    SIB berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk menerbitkan SIPB.

2.    Pembaharuan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana bidan praktik dengan melampirkan antara lain:

a.    SIB yang telah habis masa berlakunya.

b.    Surat Keterangan sehat dari dokter.

c.    Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

2.2.3.           Bab  III  Masa Bakti

1.        Pasal 8

Masa bakti bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. ⁽³⁾

2.2.4.           BAB   IV   PERIZINAN

1.    Pasal  9 ⁽³⁾

1.    Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB.

2.    Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan.

2.    Pasal 10 ⁽³⁾

1.    SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

2.    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan, antara lain meliputi :

a.    Fotokopi SIB yang masih berlaku;

b.    Fotokopi ijazah Bidan;

c.    Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.

d.    Surat keterangan sehat dari dokter;

e.    Rekomendasi dari organisasi profesi;

f.     Pas foto 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

3.    Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktik bidan.

4.    Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Formulir V terlampir.

3.    Pasal  11 ⁽³⁾

1.    SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.

2.    Pembaharuan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :

a.    Fotokopi SIB yang masih berlaku.

b.    Fotokopi SIPB yang lama.

c.    Surat keterangan sehat dari dokter.

d.    Pas foto 4 X 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;.

e.    Rekomendasi dari organisasi profesi.

4.    Pasal 12 ⁽³⁾

Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak memerlukan SIPB.

5.        Pasal 13 ⁽³⁾

Setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

2.2.5.           Bab  V  Praktik  Bidan

1.        Pasal 14 ⁽³⁾

Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :

a.     Pelayanan kebidanan.

b.    Pelayanan keluarga berencana.

c.     Pelayanan kesehatan masyarakat.

2.    Pasal 15 ⁽³⁾

1.    Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak.

2.    Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval).

3.    Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.

3.    Pasal 16 ⁽³⁾

1.    Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi :

a.    Penyuluhan dan konseling.

b.    Pemeriksaan fisik.

c.    Pelayanan antenatal pada kehamilan normal.

d.    Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I,  preeklamsi ringan dan anemi ringan.

e.    Pertolongan persalinan normal.

f.     Pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan pre term.

g.    Pelayanan ibu nifas normal.

h.    Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenta, renjatan dan infeksi ringan.

i.     Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

2.    Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi :

a.    Pemeriksaan bayi baru lahir.

b.    Perawatan tali pusat.

c.    Perawatan bayi.

d.    Resusitasi pada bayi baru lahir.

e.    Pemantauan tumbuh kembang anak.

f.     Pemberian imunisasi.

g. pemberian penyuluhan.

4.    Pasal 17 ⁽³⁾

Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya.

5.        Pasal 18 ⁽³⁾

Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang untuk :

a.     Memberikan imunisasi.

b.    Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas.

c.     Mengeluarkan placenta secara manual.

d.    Bimbingan senam hamil.

e.     Pengeluaran sisa jaringan konsepsi.

f.     Episiotomi.

g.    Penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II.

h.    Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm.

i.     Pemberian infus.

j.     Pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika dan sedativa.

k.    Kompresi bimanual.

l.     Versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya.

m.   Vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul.

n.    Pengendalian anemi.

o.    Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu.

p.    Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia.

q.    Penanganan hipotermi.

r.     Pemberian minum dengan sonde /pipet.

s.     Pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat sesuai dengan Formulir VI terlampir.

t.     Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.

6.    Pasal 19 ⁽³⁾

Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, berwenang untuk :

a.     Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom.

b.    Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi.

c.     Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim.

d.    Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit.

e.     Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.

7.    Pasal 20 ⁽³⁾

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berwenang untuk :

a.     Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak.

b.    Memantau tumbuh kembang anak.

c.     Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.

d.    Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

8.    Pasal 21 ⁽³⁾

1. Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

2.    Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

9.    Pasal 22 ⁽³⁾

Bidan dalam menjalankan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi.

10. Pasal 23 ⁽³⁾

1.    Bidan dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan dan kelengkapan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Obat-obatan yang dapat digunakan dalam melakukan praktik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

11.  Pasal 24 ⁽³⁾

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

12. Pasal 25 ⁽³⁾

1.    Bidan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang

diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi.

2.    Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya harus :

a.    Menghormati hak pasien.

b.    Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.

c.    Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.    Memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan.

e.    Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.

f.     Melakukan catatan medik (medical record) dengan baik.

13.     Pasal 26 ⁽³⁾

Petunjuk pelaksanaan praktik bidan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

2.2.6.           Bab  VI  Pencatatan  dan  Pelaporan

1.    Pasal 27 ⁽³⁾

1.    Dalam melakukan praktiknya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

2.    Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Puskesmas dan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

3.    Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

2.2.7.           Bab  VII  Pejabat  yang  Berwenang  Mengeluarkan  dan  Mencabut  Izin  Praktik

1.    Pasal 28 ⁽³⁾

1.    Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut SIPB adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2.    Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dapat menunjuk pejabat lain.

2.    Pasal 29 ⁽³⁾

1.    Permohonan SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat- lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

2.    Apabila permohonan SIPB disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIPB.

3.    Apabila Permohonan SIPB ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberikan alasan penolakan tersebut.

4.  Bentuk dan isi SIPB yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Formulir VII terlampir.

5.    Bentuk surat penolakan SIPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Formulir VIII terlampir.

3.    Pasal 30

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang pelaksanaan pemberian atau penolakan SIPB diwilayahnya dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat. ⁽³⁾

2.2.8.           Bab  VIII  Pembinaan  dan  Pengawasan

1.    Pasal 31 ⁽³⁾

1.    Bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.

2.    Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari angka kegiatan pendidikan dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.

3. Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi.

4. Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

2.        Pasal 32

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan bidan yang melakukan praktik dan yang berhenti melakukan praktik pada sarana kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. ⁽³⁾

3.    Pasal 33 ⁽³⁾

1.    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya.

2.    Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

4.    Pasal 34

Selama menjalankan praktik seorang Bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. ⁽³⁾

5.    Pasal 35 ⁽³⁾

1.     Bidan dalam melakukan praktik dilarang :

a.    Menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik.

b.    Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.

2.    Bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a.

6.    Pasal 36 ⁽³⁾

1.    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan ini.

2.    Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3(tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIPB Bidan yang bersangkutan.

7.    Pasal 37

Sebelum Keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ⁽³⁾

8.    Pasal 38 ⁽³⁾

1.    Keputusan pencabutan SIPB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.

2.    Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIPB.

3.    Terhadap pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.    Kepala Dinas Kesehatan Propinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIPB.

5.    Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

9.    Pasal 39

Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat. ⁽³⁾

10. Pasal 40 ⁽³⁾

1.    Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan dan/atau atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut untuk sementara SIPB bidan yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2.    Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

11. Pasal 41 ⁽³⁾

1.    Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim/Panitia yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik bidan di wilayahnya.

2.    Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Ikatan Bidan Indonesia dan profesi kesehatan terkait lainnya.

2.2.9.           Bab  IX  Sanksi

1.        Pasal 42

Bidan yang dengan sengaja : ⁽³⁾

a.     Melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau.

b.    Melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

c.     Melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ayat (2):

dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

2.     Pasal 43

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai izin praktik, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. ⁽³⁾

3. Pasal 44 ⁽³⁾

1.    Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.

2.    Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.10.       Bab  X  Ketentuan  Peralihan

1.    Pasal 45 ⁽³⁾

1.    Bidan yang telah mempunyai surat penugasan dan SIPB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan dianggap telah memiliki SIB dan SIPB berdasarkan ketentuan ini.

2.    SIB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui sesuai ketentuan Keputusan ini.

2.2.11.   Bab XI  Ketentuan Penutup

1.    Pasal 46

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan dinyatakan tidak berlaku lagi. ⁽³⁾

2.    Pasal 47

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ⁽³⁾